BATAS WAKTU PELAPORAN SPT & PEMBAYARAN PAJAK

Batas Waktu atau Jatuh Tempo Pelaporan SPT
Batas Waktu atau jatuh tempo SPT Tahunan Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya, jadi batas waktu penyampaian spt tahunan orang pribadi tahun pajak 2015 adalah tanggal 31 Maret 2016
Batas Waktu atau jatuh tempo SPT Tahunan Badan adalah tanggal 30 April setiap tahunnya, jadi batas waktu penyampaian spt tahunan badan tahun pajak 2015 adalah tanggal 30 April 2016

Bagaimana jika pada tanggal jatuh tempo tersebut adalah hari libur nasional atau bukan hari kerja? Biasanya Kantor Pelayanan Pajak akan tetap buka walaupun pada hari libur khusus untuk spt tahunan.

Batas waktu pelaporan SPT Masa :

1. PPh Pasal 21/26, 23/26, 25, 15 dan 4 ayat 2 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh : PPh Pasal 21 masa februari 2016 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Maret 2016 .
2. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bea Cukai adalah hari kerja terakhir minggu berikutnya
3. PPh Pasal 22 bendahara pemerintah adalah tanggal 14 bulan berikutnya
4. PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu adalah tanggal 20 bulan berikutnya
5. PPN dan PPn BM bagi Bendaharawan adalah tanggal 14 bulan berikutnya
6. PPN dan PPn BM bagi Pemungut Non Bendaharawan adalah tanggal 20 bulan berikutnya
7. PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak Kriteria terentu adalah pada tanggal 20 setelah masa pajak terakhir

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya.
contoh :
SPT Masa PPN Februari 2016 paling lambat dilaporkan 31 Maret 2016.
SPT Masa PPN Maret 2016 paling lambat dilaporkan 30 April 2016

Batas Waktu atau Jatuh Tempo Pembayaran atau Penyetoran Pajak
Batas Waktu Penyetoran pajak atas kurang bayar SPT Orang Pribadi atau Badan adalah Sebelum spt tersebut dilaporkan. Artinya Jika SPT Tahunan tersebut statusnya kurang bayar maka  atas kurang bayar pajak tersebut harus disetorkan terlebih dahulu sebelum dilaporkan.
Batas Waktu penyetoran pajak untuk PPh Pasal 21,22 dan 23 adalah tanggal 10 Bulan berikutnya.
Contoh: Penyetoran PPh Pasal 21 Masa Februari 2016 harus dilakukan paling lambat tanggal 10 Maret 2016
Batas Waktu Penyetoran pajak untuk SPT Masa PPN dan PPnBM adalah akhir bulan berikutnya sebelum spt masa dilaporkan. Contoh : Penyetoran SPT Masa PPN Februari 2016 harus dilakukan paling lambat 31 Maret 2016.
Batas Waktu Penyetoran Pajak SPT Masa ataupun Tahunan
 Tanggal 10 Bulan Berikutnya :

1. PPh Pasal 21/26
2. PPh Pasal 23/26
3. PPh Pasal 15 (pemotongan)
4. PPh Pasal 4 ayat 2 (pemotongan)
5. PPh Pasal 22 (Pemungut tertentu)
6. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen yang dipungut wajib pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas

Tanggal 15 Bulan Berikutnya :

1. PPh Pasal 15 (Setor sendiri)
2. PPh Pasal 4 ayat 2 (Setor sendiri)
3. PPh Pasal 25 Angsuran (WP OP dan Badan)
4. PPN KMS (Kegiatan Membangun Sendiri)
5. PPN atas BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean
6. PPN atau PPN dan PPnBM (Pemungut non bendaharawan)
7. PPh Final PP 46 ( 1% dari Peredaran bruto atau omset)

Akhir Bulan berikutnya sebelum spt masa dilaporkan :

1. PPN atau PPN dan PPnBM dari Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tanggal 7 Bulan Berikutnya :

1. PPN atau PPN dan PPnBM Bendaharawan

Pada hari yang sama dengan pembayaran kepada PKP Rekanan melalui KPPN :

1. PPN atau PPN dan PPnBM yang pungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN

Pada hari yang sama pada saat penyerahan barang :

1. PPh Pasal 22 bendaharawan pemerintah
2. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas Impor

Satu hari setelah dipungut :

1. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas Impor oleh Bea Cukai

Akhir Masa Pajak terakhir :

1. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak kriteria tertentu

Sesuai batas waktu per spt masa :

1. PPh Pasal 21,23,15, 4 ayat 2, PPN dan PPnBM untuk WP Kriteria tertentu

Sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan

Sebelum delivery order dibayar :

1. PPh Pasal 22 Pertamina

Akibat atau Sanksi yang diterima jika tidak melaporkan spt masa/tahunan tepat waktunya dan/atau terlambat menyetorkan kekurangan pembayaran pajak :

UU KUP Pasal 7 ayat 1 :
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Bahasa sederhananya
Tidak atau terlambat melaporkan :

1. SPT Masa PPN akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-
2. SPT Masa Selain PPN (PPh 21,22,23,25,15 dan 4 ayat 2) akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda  Rp 100.000,-
4. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000,-

Akibat atau sanksi yang diterima jika tidak atau terlambat penyetoran pajak adalah sanksi berupa bunga 2% perbulan.

UU KUP Pasal 9 ayat 2a
Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :
PT A menyetorkan pajak atas pph pasal 21 masa februari pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp 1.000.000,- . Karena tanggal jatuh tempo penyetoran spt masa adalah tanggal 10 bulan berikutnya maka PT A  terlambat menyetorkan pajak yang terutang dan diterbitkan Surat Tagian Pajak (STP) sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari Rp 1.000.000,- maka nilai STP nya adalah 2% x Rp 1.000.000,- = Rp 20.000,- . Disinilah pengertian bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan yaitu walaupun lewat satu hari saja maka dianggap satu bulan.

Bagaimana jika pada tanggal jatuh tempo atau tanggal batas akhir penyetoran atau pelaporan spt masa adalah hari sabtu ( kantor pajak tutup ) atau hari libur nasional :
Pelaporan atau penyetoran dapat dilakukan satu hari kerja berikutnya dan dianggap melapor dan/atau menyetor pajak tepat waktu.
Contoh :

1. Tanggal 10 adalah hari rabu dan hari tersebut adalah hari libur nasional. Wajib pajak dapat menyetorkan pph 21 masa pada tanggal 11 ( 1 hari kerja berikutnya ) dan dianggap tidak terlambat menyetorkan (tidak dikenai sanksi)
2. Tanggal 20 adalah hari sabtu , jika wajib pajak melapor spt masa pph pasal 21  hari senin tanggal 22 maka pelaporan wajib pajak dianggap tepat waktu

PENGERTIAN, MACAM-MACAM & FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT)

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pengertian SPT (surat pemberitahuan adalah) surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Macam-macam Pajak

Terdapat dua Jenis SPT

a. SPT (Surat Pemberitahuan) Masa 

SPT (Surat Pemberitahuan) Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini       oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatau masa pajak pada suatu saat.

b. SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan 

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

Pengisian & Penyampaian SPT

# Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

# Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib
menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang
diizinkan.

Fungsi SPT Surat Pemberitahuan

a. Bagi Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui
   pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
   Pajak;

- Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

- Melaporkan harta dan kewajiban;

- Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut terhadap wajib pajak pribadi atau   badan   dari suatu masa pajak.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

- Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena  Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah :
Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

• menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP).
• mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).
• mengekspor Barang Kena Pajak (BKP).
• melakukan usaha perdagangan.
• memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.
• melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP)
• memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp.4.800.000.000,-.
2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun  tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil Kena Pajak.
3. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak 
Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain :

• Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
• Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
• Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN  paling lambat pada akhir bulan berikut.

KETENTUAN & LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN NPWP ONLINE

Ketentuan Pendaftaran NPWP Online

1. Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran online pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id
2. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Untuk panduan penggunaan Aplikasi e-Registration dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi e-Registration
4. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkanke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Anda. Pengiriman dokumen bisa dilakukan secara manual, maupun secara elektronik, yaitu dengan meng-unggah/meng-upload scan/foto dokumen.
5. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP, dan jika belum diterima juga, maka permohonan npwp dianggap dibatalkan.
6. Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik, dan kantor pajak akan menerbitkan kartu NPWP paling lambat 1 hari kerja.
7. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat. 

Langkah-langkah Pembuatan NPWP Online

1. Daftar Akun

Pada step ini, Anda diharuskan untuk mendaftar akun terlebih dahulu di sini:

https://ereg.pajak.go.id

Isi semua kolom dengan benar. Dan pastikan email Anda tidak bermasalah.

2. Log in Akun

 

Setelah daftar, silahkan Anda cek email terlebih dahulu sebelum log in untuk proses aktivasi akun. Jika akun Anda belum teraktivasi maka akan muncul tampilan seperti ini:

Klik link aktivasi yang disediakan

3. Isi Formulir Pendaftaran elektronik

Isi seperti petunjuk gambar di bawah ini

• Untuk bagian kategori, jika Anda seorang Pria (menikah atau belum) serta Wanita single (belum menikah) maka pilih persis seperti gambar di bawah ini.
• Jika Anda seorang wanita, dan mau men-cabang-kan NPWP suami Anda maka pada status pilih lah Cabang.

Bagian yang ada tanda bintang (*) wajib diisi.

Untuk sumber penghasilan silahkan pilih salah satu

Ada tiga pilihan pekerjaan untuk NPWP orang pribadi yaitu:

• Pekerjaan dalam hubungan kerja (maksudnya karyawan atau pegawai)
• Kegiatan Usaha (pemilik usaha/wiraswasta)
• Pekerjaan Bebas (Ahli di bidang tertentu: dokter, notaris)

Isi alamat tempat tinggal Anda sesuai dengan data KTP yang masih berlaku.

PENTING!!! Aplikasi NPWP Online akan secara otomatis memilihkan kantor pajak atas data KTP Anda (Misalkan untuk KTP Blitar maka akan dipilih KPP Pratama Blitar). Dan kartu NPWP akan dikirim sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. Jadi pastikan alamat yang Anda masukkan benar dan jelas.

Tinggal klik centang di tempat yang saya kasih tanda lingkar merah

Alamat usaha bisa sama dengan data tempat tinggal atau bisa juga tidak sama, yang penting untuk data nomor telepon WAJIB DIISI, sebagai alternatif kolom ini bisa Anda isi no HP Anda.

pilih tanggungan dan penghasilan bulanan

Untuk step ini Anda memilih metode pengiriman "UNGGAH". Jadi siapkan scan KTP Anda (ukuran file usahakan kurang dari 200 kB) kemudian upload dengan klik menu "PILIH FILE"

Dann... Sampai lah kita di step terakhir. Setelah Anda upload scan KTP Anda, silahkan scroll ke bawah kemudian pilih "SETUJU" kemudian klik "SIMPAN DAN PROSES PERMOHONAN".

4.Mengirim Berkas Elektronik

Setelah selesai isi formulir, Anda akan diarahkan menuju "DASHBOARD". Di situ silahkan Anda klik tombol "TOKEN", tunggu sekitar 1 menit kemudiancek e-mail yang Anda gunakan saat mendaftar tadi. Jika belum muncul dalam 1 menit, silahkan klik kembali tombol token.

Kode Token akan muncul di inbox email Anda seperti ini

Copy kode token kemudian Anda masuk lagi ke "DASHBOARD" dan klik kirim, sehingga muncul tampilan seperti ini:

Perhatikan yang saya lingkari di atas. Kemudian klik "KIRIM PERMOHONAN" hingga muncul tulisan seperti ini:

Dan proses pendaftaran selesai.

Sebagai informasi, proses pendaftaran online ini memakan waktu 14 hari. Bisa saja permohonan Anda langsung diproses, namun bisa juga permohonan Anda harus antri dengan permohonan online yang lain. Jika dalam jangka waktu 14 hari Anda tidak mendapat notifikasi nomor NPWP Anda di e-mail, maka permohonan Anda dianggap tidak memenuhi syarat atau ditolak. Untuk kartu NPWP dan SKT (surat keterangan terdaftar) akan dikirim sesuai dengan alamat tempat Anda tinggal.

PENGERTIAN NPWP, DASAR HUKUM, FUNGSI DAN PENDAFTARAN NPWP

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak |

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh Format NPWP :

|0|7| . |8|9|0| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

– 07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).

– 890.123 = nomor urut wajib pajak

– 3 = cek digit

– 335 = kode pemungut pajak

– 000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Dasar Hukum Pembuatan NPWP

Kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Namun, tidak semua orang bekerja wajib memiliki NPWP. Pengecualian bagi yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp2.000.000 tidak perlu repot mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ataupun terbebani dengan Kewajiban Pajak Penghasilan ini. Namun, tahun 2015 ini, pemerintah juga berencana menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun alias Wajib Pajak dengan pendapatan bulanan Rp3.000.000 tidak perlu terbebani oleh pajak.

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu :

1. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

2. Fungsi NPWP untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

    pengawasan administrasi perpajakan.

Pendaftaran NPWP

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pendaftaran NPWP harus memenuhi persyaratan subjektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Selain persyaratan subjektif dalam pendaftaran NPWP, harus juga memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Wanita kawin selain yang disebutkan di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direkrur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

– Wajib pajak (orang pribadi) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan

  wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat

  usaha mulai dijalankan.

– Wajib pajak orang pribadi yang sedang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak

  melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu

  bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib

  mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

  Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi

  perpajakan.