PENGERTIAN NPWP, DASAR HUKUM, FUNGSI DAN PENDAFTARAN NPWP

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak |

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Contoh Format NPWP :

|0|7| . |8|9|0| . |1|2|3| . |3| . |3|3|5| . |0|0|0|

– 07 = kode jenis wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau bendaharawan (pemungut).

– 890.123 = nomor urut wajib pajak

– 3 = cek digit

– 335 = kode pemungut pajak

– 000 = Kode cabang 000 berarti kantor pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Dasar Hukum Pembuatan NPWP

Kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Namun, tidak semua orang bekerja wajib memiliki NPWP. Pengecualian bagi yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp2.000.000 tidak perlu repot mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ataupun terbebani dengan Kewajiban Pajak Penghasilan ini. Namun, tahun 2015 ini, pemerintah juga berencana menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 24 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun alias Wajib Pajak dengan pendapatan bulanan Rp3.000.000 tidak perlu terbebani oleh pajak.

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu :

1. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

2. Fungsi NPWP untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

    pengawasan administrasi perpajakan.

Pendaftaran NPWP

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pendaftaran NPWP harus memenuhi persyaratan subjektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Selain persyaratan subjektif dalam pendaftaran NPWP, harus juga memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Wanita kawin selain yang disebutkan di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direkrur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

– Wajib pajak (orang pribadi) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan

  wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat

  usaha mulai dijalankan.

– Wajib pajak orang pribadi yang sedang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak

  melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu

  bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib

  mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bukan berikutnya.

  Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi

  perpajakan.